Menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, sektor UMKM mendapatkan perhatian serius dari parlemen. Dalam sebuah keputusan penting, Komisi VI DPR RI memberikan persetujuan untuk menaikkan anggaran Kementerian UMKM tahun 2026 secara signifikan menjadi Rp722,1 miliar.
Langkah ini diambil sebagai respons atas pagu awal yang dinilai terlalu kecil, yakni hanya Rp296,59 miliar, untuk melayani jutaan pelaku usaha di seluruh negeri. Para anggota dewan sepakat bahwa UMKM, yang menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyediakan lapangan kerja bagi 97% angkatan kerja nasional, layak mendapatkan dukungan fiskal yang memadai.
“Kementerian UMKM berkaitan dengan nadi perekonomian bangsa. Semangat UMKM harus dijaga agar maju dan sejahtera bersama,” tegas Wakil Ketua Komisi VI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, saat memimpin rapat.
Pihak kementerian menyambut baik keputusan ini. Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menyatakan optimisme bahwa dengan dana tambahan sebesar Rp425,51 miliar, pihaknya dapat mendorong UMKM “naik kelas”. Anggaran tersebut akan difokuskan pada program-program strategis seperti fasilitasi legalitas usaha, perluasan akses ke pembiayaan, serta penguatan rantai pasok.
“Bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, namun kami berusaha bekerja cerdas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Helvi. Dengan dukungan penuh dari DPR, Kementerian UMKM siap mengoptimalkan dana tersebut untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
